Praktik Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Resmi pada Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang)

Sholikhah, Khamilatus (2026) Praktik Penggunaan Logo Halal Tanpa Sertifikasi Resmi pada Produk UMKM (Studi di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222084_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (565kB)
	Text 10222084_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 17 LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (165kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen dalam hal kehalalan produk. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) mewajibkan seluruh produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal resmi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Namun, di tengah kewajiban tersebut, ditemukan fenomena penggunaan logo halal tanpa sertifikasi resmi yang masih marak dilakukan oleh pelaku UMKM, salah satunya di Paguyuban Pasar Tiban Delegtukang. Dari sekitar 40 pelaku usaha yang aktif di pasar tersebut, terdapat sekitar 8 pelaku usaha yang mencantumkan logo halal pada produknya tanpa memiliki sertifikat halal yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa memiliki sertifikat resmi; dan mengetahui akibat hukum bagi pelaku usaha yang menggunakan logo halal secara ilegal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu menganalisis hukum tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga dari realitas yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan para pelaku usaha di Pasar Tiban Delegtukang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi pelaku UMKM menggunakan logo halal tanpa sertifikasi resmi antara lain: minimnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal, persepsi bahwa proses sertifikasi terlalu rumit, keterbatasan modal dan biaya, anggapan bahwa usaha berskala kecil tidak memerlukan sertifikat halal, serta kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Adapun penggunaan logo halal tanpa sertifikat resmi tersebut menimbulkan akibat hukum berupa sanksi administratif dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU JPH, serta melanggar hak konsumen atas informasi yang benar sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan mencerminkan adanya kesenjangan antara law in the books dengan law in action dalam penegakan regulasi sertifikasi halal di Indonesia. Kata Kunci: Logo Halal, Sertifikasi Halal, UMKM, Jaminan Produk Halal, Perlindungan Konsumen ABSTRACT Khamilatus Sholikhah (10222084), 2026, The Practice of Using the Halal Logo Without Official Certification on UMKM Products (A Study at the Tiban Delegtukang Market Association) Supervisor: Abdul Hamid, M.A. As a country with a majority Muslim population, Indonesia is obliged to provide consumer protection guarantees regarding product halalness. Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (UU JPH) requires all products distributed in Indonesia to have an official halal certificate from the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). However, despite this obligation, the widespread use of halal logos without official certification by UMKM is still found, one example being the Tiban Delegtukang Market Association. Of the approximately 40 businesses active in the market, approximately eight businesses display the halal logo on their products without a valid halal certificate. This study aims to: identify the factors underlying UMKM use of halal logos without official certification; and to determine the legal consequences for businesses that use halal logos illegally. The research method used is empirical juridical, analyzing the law not only from a normative perspective but also from the realities of society. The approaches employed include a statutory and conceptual approach. Primary data were obtained through semi-structured interviews with business owners at Tiban Delegtukang Market, while secondary data were obtained from laws and regulations, legal journals, and related literature. Data analysis was conducted qualitatively, drawing conclusions deductively. The results indicate that factors underlying UMKM use of halal logos without official certification include: limited knowledge of halal certification registration procedures, the perception that the certification process is too complicated, limited capital and costs, the assumption that small-scale businesses do not require halal certification, and a lack of oversight from the authorities. The use of the halal logo without an official certificate carries legal consequences in the form of administrative and criminal sanctions as stipulated in the JPH Law, and violates consumers' right to accurate information as guaranteed by Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This action also contradicts the principle of legal certainty and reflects a gap between the law on the books and the law in action in enforcing halal certification regulations in Indonesia. Keywords: Halal Logo, Halal Certification, UMKM, Halal Product Guarantee, Consumer Protection

Actions (login required)

View Item