Akad perjanjian kerja berdasarkan Urf’ dalam perspektif hukum islam (Studi pengupah buruh emping melinjo pada masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang)

UNSPECIFIED (2020) Akad perjanjian kerja berdasarkan Urf’ dalam perspektif hukum islam (Studi pengupah buruh emping melinjo pada masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang). Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text Cover Bab I dan V.pdf Download (1MB)
	Text Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Latar belakang skripsi ini mengenai Sistem pengupahan buruh emping melinjo yang terjadi di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang dimana Pratik tersebut dilakukan oleh pengusaha dengan buruh. Bahwa pengusaha memberikan upah kepada buruh emping setelah buruh selesai memperkerjakan pekerjaan.dalam hal ini pengupahan dihitung dengan perkilo emping melinjo yang sudah ditimbang. Meskipun demikian hitungan upah juga tidak serta merta berdasarkan beratnya timbangan ( kiloan) namun juga dengan naik turunya bahan baku emping melinjo. Oleh karena itu, peneliti merasa penting dan tertarik dengan penelitian sistem pengupahan di Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih. Banyaknya masyarakat yang tergantung dengan pengusaha tersebut dengan menjadi buruh emping melinjo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Objek penelitian ini adalah akad perjanjian kerja berdasarkan urf’ dalam perspektif hukum islam (studi pengupahan buruh emping melinjo pada masyarakat Desa Banyuputih Kecamatan Banyuputih Batang). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Teknik analisis menggunakan interaktif model dan penyajian data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akad Ijarah Pada sistem Pengupahan buruh emping melinjo dilakukan dengan sistem setor. Sistem upah yang digunakan antara pengusaha dengan buruh yaitu menggunakan upah kiloan.dan pengupahan tersebut dikategorikan dalam upah khusus menurut sistem hukum islam. Dalam hukum islam bahwa upah yang diberikan kepada buruh harus memiliki kelayakan, keadilan, dan kebijakan. Selain itu yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam syari’at islam. Pelaksanaan pengupahan buruh emping sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat dan biasanya bisa dijadikan penetapan suatu hukum. Maka praktik pengupahan buruh emping dengan sistem setoran dan pengupahan dalam bentuk kiloan hukumya mubah atau boleh

Actions (login required)

View Item