Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas

SANTOSA, ANIF PRATAMA (2026) Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik Menurut Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521130_COVER_BAB I & V.pdf Download (2MB)
	Text 1521130_FULL TEXT.pdf Download (2MB)
	Text 1521130_LAMPIRAN.pdf Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas pemenuhan hak konstitusional bagi penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam memperoleh pelayanan publik yang setara, aksesibel, dan nondiskriminatif, meskipun hak-hak tersebut telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi konstruksi hukum Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 serta pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pelayanan publik berdasarkan peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak penyandang disabilitas dan pelayanan publik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secaara normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 secara normatif telah mengatur perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai bidang pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan aksesibilitas fasilitas umum. Peraturan daerah tersebut juga telah mencerminkan prinsip kesetaraan, nondiskriminasi, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti belum optimalnya fasilitas aksesibilitas, lemahnya regulasi teknis pelaksana, serta kurangnya pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang inklusif. Kondisi tersebut menyebabkan pemenuhan hak konstitusional penyandang disabilitas belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2017 telah memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak penyandang disabilitas, tetapi efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan melalui peningkatan regulasi teknis, pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan penyediaan fasilitas publik yang lebih aksesibel agar tercipta pelayanan publik yang adil dan inklusif bagi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item