ANALISIS PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN

ASTUTI, FITRIANA WIDHIA (2026) ANALISIS PERLUASAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MENGEVALUASI PEJABAT NEGARA DITINJAU DARI TEORI PEMISAHAN KEKUASAAN. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322106 Bab I dan Bab V.pdf Download (835kB)
	Text 10322106 FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322106 Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)

Abstract

Peraturan DPR Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPR melalui Pasal 228A memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap pejabat negara yang pengangkatannya melalui mekanisme persetujuan atau pemilihan oleh DPR. Ketentuan tersebut memunculkan kontroversi karena dinilai memperluas fungsi pengawasan DPR yang secara konstitusional hanya ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perluasan fungsi pengawasan DPR dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 ditinjau dari teori pemisahan kekuasaan serta menganalisis implikasi yuridisnya terhadap penguatan negara hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 228A Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025 memperluas fungsi pengawasan DPR melalui kewenangan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang pengangkatannya melibatkan DPR. Perluasan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan karena tidak memiliki dasar kewenangan yang tegas dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun UU MD3, mengandung ketidakjelasan norma, serta berpotensi mengaburkan batas kewenangan DPR dengan lembaga negara lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengaturan tersebut menimbulkan implikasi yuridis terhadap prinsip negara hukum, berupa belum terpenuhinya kepastian hukum, asas legalitas, perlindungan hak, dan prinsip pembagian kekuasaan. Oleh karena itu, Pasal 228A perlu disempurnakan melalui pengaturan yang lebih jelas dan berlandaskan undang-undang agar pelaksanaan fungsi pengawasan DPR tetap sesuai dengan prinsip negara hukum dan mekanisme checks and balances.

Actions (login required)

View Item