Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan

Nabila, Nadia Salsa (2026) Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322121_COVER BAB 1 DAN BAB 5 DP.pdf Download (1MB)
	Text 10322121_FULL TEXT B5 FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322121_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 terhadap Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia serta menganalisis penafsiran hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa harus memperoleh persetujuan Jaksa Agung. Ketentuan ini kemudian diuji konstitusionalitasnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip negara hukum dan persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif melalui inventarisasi norma, analisis substansi norma, analisis ratio decidendi, analisis penafsiran hukum, dan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025 dibangun melalui pertimbangan mengenai kedudukan hukum pemohon, pokok permohonan, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan yang pada akhirnya menyatakan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Kejaksaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini juga menemukan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis dengan menghubungkan norma yang diuji dengan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, dan sistem peradilan pidana. Namun demikian, menurut peneliti, penafsiran teleologis lebih tepat digunakan karena lebih memperhatikan tujuan pembentukan norma, yaitu memberikan perlindungan terhadap independensi jaksa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Actions (login required)

View Item