Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Tata Kelola Penyaluran Subsidi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Berbasis Prinsip Good Governance

Apriliyani, Nadila (2026) Studi Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Tata Kelola Penyaluran Subsidi Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram Berbasis Prinsip Good Governance. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322008_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322008_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322008_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (65kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji kebijakan subsidi LPG 3 kilogram merupakan langkah strategis Pemerintah Pusat untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dalam implementasinya, program ini masih dihadapkan pada tantangan ketidaktepatan sasaran, kelangkaan pasokan, dan kerentanan kebocoran subsidi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis mengenai kebijakan tata kelola distribusi LPG bersubsidi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip good governance diakomodasi sebagai landasan tata kelola tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Tata Kelola Distribusi LPG Bersubsidi Berdasarkan, serta menganalisis prinsip Good Governance menjadi Pada Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku landasan dalam tata kelola distribusi LPG bersubsidi berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan gambaran normatif yang sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di bawah rezim Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, akomodasi prinsip good governance (kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi) dalam distribusi LPG baru terpenuhi pada tataran regulasi makro melalui sistem perizinan konvensional, namun belum optimal dalam tataran implementasi substantif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa transformasi hukum dengan mengintegrasikan sistem Perizinan Berusaha berbasis risiko secara elektronik langsung di bawah Pemerintah Pusat. Pendekatan digital ini secara nyata meningkatkan transparansi, mempertegas akuntabilitas berlapis, serta memperkuat kepastian hukum melalui sanksi administratif dan pidana yang lebih tegas. Kendati demikian, efektivitasnya masih terhambat oleh validitas data penerima manfaat dan partisipasi masyarakat yang masih cenderung bersifat reaktif terhadap dinamika pasar.

Actions (login required)

View Item