Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Status Legalitas Anak di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap

Nafiah, Niswatun (2026) Implikasi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Terhadap Status Legalitas Anak di Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap. Undergraduate Thesis thesis, UIN.K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122062_Bab 1 dan bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10122062_ Full Text..pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10122062_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)

Abstract

Praktik pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan masih banyak terjadi di Desa Pagumenganmas, Kecamatan Karangdadap, yang umumnya dilakukan secara informal melalui kesepakatan lisan antara orang tua kandung dan orang tua angkat, tanpa melalui mekanisme hukum sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian status legalitas anak angkat secara administratif dan yuridis. Penelitian ini bertujuan menjelaskan praktik pengangkatan anak tersebut serta menganalisis implikasi hukumnya terhadap status legalitas anak dan pemaknaan para pelaku atas implikasi tersebut. Penelitian ini diharapkakat dan aparat terkait. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan hukum empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan lima pasangan pelaku pengangkatan anak, perangkat desa, dan tokoh masyarakat, serta melalui teknik dokumentasi. Data dianalisis berdasarkan teori implikasi hukum, dan teori interaksionisme simbolik dari George Herbert Mead dan Herbert Blumer untuk memahami pemaknaan pelaku terhadap implikasi hukum yang mereka hadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak di Desa Pagumenganmas umumnya dilakukan atas dasar kekerabatan dan kesepakatan lisan, didorong faktor ekonomi, minimnya pengetahuan hukum, serta anggapan bahwa prosedur pengadilan rumit dan mahal. Ketiadaan penetapan pengadilan berimplikasi pada tidak kuatnya status administratif anak, yang hanya tercatat sebagai "Famili Lain" dalam Kartu Keluarga, bahkan pada satu kasus ditemukan pemalsuan dokumen agar anak tercatat sebagai anak kandung; hubungan keperdataan yang masih bersifat sosial kekeluargaan, serta hak waris anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum tanpa wasiat wajibah. Dalam perspektif interaksionisme simbolik, para pelaku memaknai anak angkat berdasarkan ikatan kasih sayang, menggunakan simbol kekeluargaan sebagai pengganti legitimasi hukum, dan mempertimbangkan faktor ekonomi serta kerumitan prosedur dalam memilih jalur informal, sehingga legitimasi sosial dirasakan lebih kuat daripada legitimasi hukum negara.

Actions (login required)

View Item