Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten Pekalongan

Febriani, Arini Nur (2026) Penerapan Prinsip Syariah Dalam Kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS Pada Transaksi Jual Beli UMKM Di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222028_COVER BAB 1 DAN BAB 5-DP.pdf Download (1MB)
	Text 10222028_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 10222028_FULL TEXT-B5.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran digital di Indonesia ditandai dengan hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mendorong efisiensi transaksi, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penggunaan QRIS tidak terlepas dari kebijakan Merchant Discount Rate (MDR), yaitu biaya layanan yang dibebankan kepada merchant atas setiap transaksi. Dalam praktiknya, sebagian pelaku UMKM di Kabupaten Pekalongan justru membebankan biaya MDR kepada konsumen, bertentangan dengan Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, sementara penetapan tarif MDR yang bersifat sepihak oleh Bank Indonesia berpotensi menimbulkan persoalan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya asas keadilan (al-’adalah), kerelaan (al-ridha), dan transparansi (al-shaffafiyyah). Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian kebijakan MDR QRIS pada UMKM di Kabupaten Pekalongan dengan prinsip-prinsip syariah tersebut, sekaligus mendeskripsikan tantangan dan hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dan observasi terhadap sepuluh informan pelaku UMKM pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, literatur hukum ekonomi syariah, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan tolok ukur tiga asas muamalah menurut M. Umer Chapra, yaitu asas keadilan (al-’adalah), asas kerelaan (al-ridha), dan asas transparansi (al-shaffafiyyah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual kebijakan MDR QRIS sejalan dengan prinsip syariah karena termasuk akad ijarah atas jasa penyelenggaraan sistem pembayaran dan tidak mengandung unsur riba maupun maisir. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal, ditandai dengan persepsi ketidakadilan dalam pembebanan biaya, rendahnya pemahaman merchant atas mekanisme MDR akibat sosialisasi yang kurang efektif, serta masih ditemukannya praktik pembebanan biaya MDR kepada konsumen. Tantangan yang dihadapi UMKM bersifat multidimensional, mulai dari kendala teknis, rendahnya literasi keuangan digital, ketimpangan posisi tawar dengan penyelenggara jasa pembayaran, hingga lemahnya pengawasan regulasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan transparansi informasi, edukasi bagi pelaku UMKM, dan pengawasan yang lebih konsisten agar penerapan kebijakan MDR QRIS selaras dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Actions (login required)

View Item