Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Overstay Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang

Akhiriani, Lisya (2026) Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Overstay Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1521128_BAB 1 & BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 1521128_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1521128_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay warga negara asing (WNA) di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang serta menganalisis tingkat efektivitas penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan statute approach (undang-undang), pendekatan case approach (kasus) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yaitu proses analisis yang saling berhubungan dan berjalan secara bersamaan meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum terhadap pelanggaran overstay oleh WNA telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian melalui pengawasan, pemeriksaan, pengenaan tindakan administratif, dan deportasi. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum telah memenuhi aspek struktur, substansi, dan budaya hukum, namun budaya hukum masih terdapat kendala berupa rendahnya kesadaran hukum WNA terhadap aturan keimigrasian terutama dalam memahami aturan izin tinggal di wilayah Indonesia dan untuk mematuhinya. Sementara itu, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran overstay WNA di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang tergolong cukup efektif, namun belum mampu menekan angka pelanggaran overstay di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dan dikarenakan masih terhambatnya oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dari faktor hukum karena ketidakseimbangan antara luas wilayah kerja dengan kebutuhan pengawasan, faktor penegak hukum karna terbatasnya jumlah personil dalam inteldakim yang hanya berjumlah sepuluh (10) orang, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, yang ditandai dengan kurangnya kesadaran hukum serta kelalaian WNA dalam memantau masa berlaku izin tinggalnya, minimnya proaktif sponsor atau penjamin, serta terbatasnya partisipasi masyarakat lokal dalam melaporkan keberadaan WNA yang melanggar aturan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang, minimnnya tingkat kesadaran hukum sebagian WNA dan masyarakat dalam pelaporan terutama penggunaan aplikasi APOA, kebutuhan penguatan koordinasi antarlembaga, serta fasilitas pendukung dan anggaran yang kurang tercukupi.

Actions (login required)

View Item