Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kepailitan Pt Panamtex)

Madarina, Libna (2026) Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Dalam Proses Kepailitan Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Kepailitan Pt Panamtex). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322019_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322019_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322019_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (565kB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap hak pekerja merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warga negara, termasuk ketika perusahaan mengalami kepailitan. Meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah memberikan kedudukan pekerja sebagai kreditur preferen, pemenuhan hak pekerja dalam praktiknya masih menghadapi hambatan. Kasus kepailitan PT Panamtex menunjukkan bahwa pekerja yang masih aktif ketika putusan pailit dijatuhkan mengalami ketidakpastian dalam memperoleh hak-haknya karena proses kepailitan berlanjut melalui upaya hukum, sedangkan peraturan perundang-undangan belum mengatur batas waktu pemenuhan hak pekerja dalam kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum oleh negara terhadap hak pekerja selama proses kepailitan PT Panamtex dalam perspektif maqashid syari’ah. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, studi kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan lima informan yang ditentukan secara purposif, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara telah memberikan perlindungan hukum melalui peraturan perundang-undangan dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, kurator, hakim pengawas, kasasi, dan peninjauan kembali, namun perlindungan tersebut belum optimal karena tidak ada kepastian batas waktu pemenuhan hak pekerja. Hak pekerja pada akhirnya dipenuhi melalui Perjanjian Bersama antara perusahaan dan SPN dari hasil penjualan aset setelah PKPU yang diajukan oleh salah satu supplier berakhir dengan homologasi. Ditinjau dari maqashid syari’ah, tujuan hifz al-nafs dan hifz al-mal belum sepenuhnya terwujud karena penundaan pemenuhan hak menimbulkan kemudaratan bagi keberlangsungan hidup pekerja beserta keluarganya dan menghambat pemanfaatan hak ekonomi secara tepat waktu, sehingga kemaslahatan belum tercapai secara utuh.

Actions (login required)

View Item