Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Septiani, Dwi (2026) Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ambokembang Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322002_COVER BAB1 DAN BAB5-DP.pdf Download (843kB)
	Text 10322002_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 10322002_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Ambokembang, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, meskipun pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan serta menganalisis akibat hukum dari tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran PBB. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan masyarakat Desa Ambokembang, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis kesadaran hukum menggunakan empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam membayar PBB masih tergolong rendah. Kondisi tersebut terlihat dari terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai dasar hukum kewajiban pembayaran PBB, sikap hukum yang belum sepenuhnya mencerminkan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan, serta pola perilaku hukum berupa keterlambatan dan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran. Sementara itu, pemahaman masyarakat mengenai manfaat PBB bagi pembangunan dan kepentingan umum relatif cukup baik, tetapi belum sepenuhnya mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Persentase pembayaran PBB selama tahun 2022–2025 juga menunjukkan bahwa tingkat pembayaran belum mencapai 50% hingga tahun 2025. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berkaitan dengan faktor ekonomi, rendahnya prioritas pembayaran pajak, serta kendala administratif, seperti kepemilikan objek pajak di luar desa dan persoalan SPPT. Adapun akibat hukum dari tidak adanya kesadaran hukum itu antara lain adanya pelanggaran tidak memenuhi kewajiban hukum, dapat menimbulkan tunggakan pajak, penerapan sanksi administratif dan penagihan pajak, Hambatan dalam Pelayanan Administrasi yang Berkaitan dengan Objek Pajak, dan Melemahnya Efektivitas Pelaksanaan Hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum, pembenahan administrasi perpajakan, dan penguatan kesadaran masyarakat agar kewajiban pembayaran PBB dapat dilaksanakan secara lebih tertib.

Actions (login required)

View Item