Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel Di Raja Ampat berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara)

Sari, Dewi Puspita (2026) Analisis Yuridis Perizinan Pertambangan Nikel Di Raja Ampat berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah (Studi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara). Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322049_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322049_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322049_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (612kB)

Abstract

Pemusatan kewenangan perizinan pertambangan pada Pemerintah Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menimbulkan persoalan mengenai keseimbangan hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks pertambangan nikel di Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan, kekayaan ekologis, kawasan konservasi, serta keberadaan masyarakat lokal dan masyarakat adat yang rentan terdampak oleh kegiatan pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan perizinan pertambangan nikel berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 ditinjau dari prinsip otonomi daerah serta menganalisis akibat hukum sentralisasi perizinan terhadap kedudukan pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Raja Ampat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan doktrin hukum yang relevan; seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menempatkan Pemerintah Pusat sebagai pemegang kewenangan utama dalam penetapan wilayah, penerbitan Perizinan Berusaha, pembinaan, pengawasan, hingga penjatuhan sanksi administratif. Ketentuan sektoral ini memperkuat sentralisasi dan memangkas ruang gerak pemerintah daerah untuk mengendalikan kegiatan pertambangan di wilayahnya. Pemusatan tersebut menimbulkan pergeseran fungsi daerah, keterbatasan pengawasan lingkungan, serta ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dengan tata ruang, pembangunan lokal, dan hak masyarakat adat Suku Betew serta Maya di Raja Ampat. Penguatan otonomi daerah perlu diterapkan melalui pelibatan substantif dan pemberian diskresi terbatas bagi Pemerintah Daerah Provinsi. Diskresi tersebut memberi wewenang preventif untuk menghentikan sementara operasional tambang saat timbul indikasi kerusakan ekologis fatal, ancaman keselamatan, atau konflik sosial, yang selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian ESDM sebagai dasar evaluasi izin secara definitif.

Actions (login required)

View Item