Disharmonisasi Kewenangan Indonesia Investment Authority dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Angata Nusantara

Muna, Zumrotul (2026) Disharmonisasi Kewenangan Indonesia Investment Authority dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Angata Nusantara. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322058_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10322058_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text 10322058_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya potensi disharmonisasi kewenangan antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam pengelolaan investasi negara. Pembentukan Danantara berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 menimbulkan irisan kewenangan dengan INA yang sebelumnya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik normatif, serta mengurangi kepastian hukum dalam pengelolaan investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara serta merumuskan formulasi penyelesaiannya guna mewujudkan kepastian hukum dan efektivitas pengelolaan investasi negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan metode deskriptif-evaluatif menggunakan teori hierarki norma hukum Hans Kelsen sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat disharmonisasi kewenangan antara INA dan Danantara yang ditandai dengan adanya persinggungan kewenangan dalam pengelolaan investasi negara, aset strategis, dan kerja sama investasi. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya overlapping authority, konflik normatif, ketidakjelasan batas kewenangan, potensi duplikasi fungsi, serta berkurangnya kepastian hukum bagi pemerintah maupun investor. Berdasarkan teori hierarki norma Hans Kelsen, ketidaksinkronan pengaturan tersebut menunjukkan belum optimalnya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Formulasi penyelesaian yang ditawarkan adalah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, mempertegas pembagian kewenangan berdasarkan fungsi dan objek pengelolaan, serta memperkuat koordinasi, pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas antara INA dan Danantara. Dengan demikian, diharapkan tercipta kepastian hukum, efektivitas tata kelola investasi negara, dan peningkatan kepercayaan investor terhadap sistem investasi nasional.

Actions (login required)

View Item