Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan

Passusanty, Lfiana (2026) Penegakan Hak Konstitusional Penyandang Tunanetra melalui Penyediaan Guiding Block Inklusif di Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K. H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322083_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322083_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10322083_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang tunanetra merupakan bagian dari kewajiban negara untuk menjamin persamaan, keadilan, keamanan, dan kesempatan yang setara dalam menggunakan fasilitas publik. Jaminan tersebut berkaitan dengan hak konsti-tusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan mengenai penyandang disabilitas. Salah satu bentuk fasilitas aksesibilitas bagi penyandang tunanetra adalah Guiding Block atau ubin pemandu yang membantu orientasi dan mobilitas ketika menggunakan jalur pedes-trian. Fasilitas tersebut semestinya tersedia dengan kondisi yang baik, jalur yang saling ter-hubung, serta bebas dari hambatan yang membahayakan pengguna. Namun, berdasarkan pengamatan di kawasan Alun-Alun Kajen, Kabupaten Pekalongan, masih ditemukan persoa-lan pada kesinambungan jalur dan hambatan di beberapa titik. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan fasilitas secara fisik belum dengan sendirinya menjamin terpenuhinya hak aksesibilitas secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penegakan hak konstitusional penyandang tunanetra melalui penyediaan Guiding Block inklusif di Kabupaten Pekalongan, termasuk hambatan yang dihadapi, serta menganalisis tanggung jawab pemerintah daerah dalam me-menuhi hak aksesibilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis em-piris dengan pendekatan yang melihat hubungan antara ketentuan hukum dan pelaksanaann-ya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui observasi terhadap kondisi fasilitas, wa-wancara dengan pihak-pihak terkait, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang digunakan meliputi ketentuan konstitusi, peraturan perun-dang-undangan mengenai penyandang disabilitas, serta peraturan yang berkaitan dengan aksesibilitas bangunan dan lingkungan. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara kewajiban hukum pemerintah dan kondisi nyata fasilitas yang dapat dimanfaatkan penyan-dang tunanetra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guiding Block telah tersedia pada beberapa ru-ang publik di Kabupaten Pekalongan, termasuk kawasan Alun-Alun Kajen, tetapi pemenuhannya belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari jalur yang belum berkesinambungan, adanya hambatan fisik, serta perlunya pemeliharaan dan pengawasan secara berkala. Keadaan tersebut dapat mengurangi manfaat fasilitas dan membatasi ke-mampuan penyandang tunanetra untuk bergerak dengan aman serta mandiri. Pemerintah Kabupaten Pekalongan memiliki tanggung jawab untuk memastikan perencanaan, penye-diaan, pembangunan, pemeliharaan, pengawasan, dan koordinasi antarpihak berjalan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, evaluasi kondisi lapangan dan pelibatan penyandang tun-anetra dalam perencanaan maupun penilaian fasilitas perlu ditingkatkan. Upaya tersebut penting agar penyediaan Guiding Block tidak hanya memenuhi aspek keberadaan, tetapi ju-ga dapat digunakan secara aman, terhubung, dan inklusif.

Actions (login required)

View Item