URGENSI REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023

Choirinta, Diah Tri Wuryani (2026) URGENSI REKONSTRUKSI REGULASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 84/PUU-XXI/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10322084_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 10322084_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text 10322084_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (20kB)

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma perlindungan hak cipta, terutama terkait tanggung jawab platform digital. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023, terdapat perluasan makna "pengelola tempat perdagangan" dalam Pasal 10 UU Hak Cipta yang kini mencakup platform digital. Namun, perluasan norma ini tidak disertai dengan regulasi teknis yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) bagi pencipta maupun pengelola platform. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari putusan tersebut dan mendeskripsikan urgensi pembentukan regulasi turunan sebagai instrumen perlindungan hak cipta di ruang digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan yang deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No. 84/PUU-XXI/2023 memberikan landasan konstitusional baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, namun dalam tataran implementatif terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum). Pembentukan peraturan setingkat Peraturan Pemerintah (PP) menjadi sangat urgen untuk mengatur mekanisme notice and takedown, batasan tanggung jawab perantara (safe harbor policy), serta tata kelola royalti digital. Kehadiran regulasi ini krusial untuk memenuhi kewajiban konstitusional negara dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi seluruh pemilik karya cipta di era transformasi digital.

Actions (login required)

View Item