Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Talak Ba’in Ṣughra pada Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan 512/Pdt.G/2025/PA.Tg

Khizam, Mohammad Ma’ruf (2026) Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Talak Ba’in Ṣughra pada Perkara Cerai Gugat: Analisis Putusan 512/Pdt.G/2025/PA.Tg. Undergraduate Thesis thesis, UIN. K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1121033_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1121033_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1121033_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini bahwa pentingnya pertimbangan hukum yang jelas dalam penetapan talak ba’in ṣughrā pada perkara cerai gugat. Penetapan jenis talak tidak hanya berkaitan dengan putusnya hubungan perkawinan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum bagi para pihak. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan talak ba’in ṣughrā pada putusan Nomor 512/Pdt.G/2025/PA.Tg serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fikih klasik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur hukum keluarga Islam, serta sumber ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pola penalaran deduktif untuk mengkaji pertimbangan hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan pandangan fikih klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan talak satu ba’in ṣughrā didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Kondisi tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya nafkah, kebiasaan mabuk-mabukan, adanya perempuan lain, serta pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh bulan. Fakta-fakta tersebut diperkuat melalui alat bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI mengenai alasan perceraian, serta Pasal 119 ayat (2) huruf c KHI mengenai talak ba’in ṣughrā. Dalam perspektif fikih klasik, putusan tersebut juga sejalan dengan konsep syiqāq dan prinsip maṣlaḥah, yaitu penyelesaian konflik rumah tangga dengan mempertimbangkan kemaslahatan para pihak. Meskipun demikian, argumentasi hakim dalam putusan tersebut masih lebih menekankan pemenuhan ketentuan hukum positif dan belum menguraikan secara mendalam hubungan antara fakta persidangan, konsep syiqāq, dan prinsip maṣlaḥah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim pada dasarnya telah sesuai dengan KHI dan fikih klasik, tetapi penjelasan mengenai dasar penetapan jenis talak masih dapat diperdalam agar penalaran hukum dalam putusan lebih komprehensif.

Actions (login required)

View Item