Hukum Pemanfaatan Lahan Perhutani Untuk Usaha Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kawasan Kembang Langit Kabupaten Batang)

Destiana, Nasywa (2026) Hukum Pemanfaatan Lahan Perhutani Untuk Usaha Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Kawasan Kembang Langit Kabupaten Batang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222046_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (699kB)
	Text 10222046_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 19 LAMPIRAN(3).pdf Restricted to Repository staff only Download (136kB)

Abstract

Kawasan wisata Kembang Langit di Kabupaten Batang berbatasan dengan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. Berkembangnya kegiatan wisata mendorong warga membuka usaha makanan dan minuman di kawasan tersebut. Berbeda dengan pengelola wisata berskala besar yang memiliki Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Perhutani, para pedagang memanfaatkan lahan berdasarkan izin lisan dari Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan membayar iuran sebesar Rp200.000 setiap bulan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan pemberi izin, kedudukan pembayaran, dan keabsahan pemanfaatan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pemanfaatan lahan Perhutani oleh pedagang makanan dan minuman di Desa Kembang Langit serta menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan empat pedagang makanan dan minuman serta Kepala Desa Kembang Langit, observasi lapangan, dan dokumentasi. Data sekunder berasal dari Al-Qur’an, hadis, buku fikih muamalah, peraturan, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan menggunakan konsep milkiyah ad-daulah, ijarah, sub-akad ijarah, ghasab, dan prinsip maslahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang terlebih dahulu meminta izin secara lisan kepada LMDH, yang kemudian menentukan lokasi lapak. Tidak terdapat perjanjian tertulis antara pedagang dan LMDH, sedangkan setiap pedagang membayar iuran sebesar Rp200.000 per bulan untuk pemanfaatan tempat dan kebutuhan kebersihan. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Kembang Langit dan pengurus LMDH, terdapat hubungan kerja sama antara Perum Perhutani dan LMDH yang menjadi konteks pemberian izin kepada pedagang. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut memiliki karakteristik ijarah dan dapat dianalisis sebagai sub-akad ijarah. Berdasarkan fakta penelitian, praktik tersebut tidak menunjukkan karakteristik ghasab berupa penguasaan secara paksa atau pemanfaatan lahan dengan mengabaikan izin. Dari perspektif maslahah, praktik ini memberikan manfaat ekonomi bagi pedagang dan mendukung pemenuhan kebutuhan pengunjung kawasan wisata. Penilaian terhadap praktik tersebut juga mempertimbangkan izin dan hubungan kerja sama sebagaimana diterangkan oleh para informan. Kata Kunci: Pemanfaatan Lahan Perhutani, Ijarah, Ghasab, LMDH, Hukum Ekonomi Syariah ABSTRACT The Kembang Langit tourist area in Batang Regency borders state forest land managed by Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur. The development of tourism activities has encouraged local residents to establish food and beverage businesses in the area. Unlike large-scale tourism operators that have Cooperation Agreements (Perjanjian Kerja Sama or PKS) with Perhutani, local vendors use the land based on verbal permission from the Forest Village Community Institution (Lembaga Masyarakat Desa Hutan or LMDH) and pay a monthly fee of IDR 200,000. This situation raises questions regarding the authority of the party granting permission, the legal status of the payments, and the legitimacy of land use. This study aims to examine the practice of Perhutani land utilization by food and beverage vendors in Kembang Langit Village and analyze it from the perspective of Islamic economic law. This study employs empirical legal research with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews with four food and beverage vendors and the Head of Kembang Langit Village, field observations, and documentation. Secondary data were obtained from the Qur’an, hadith, books on Islamic commercial jurisprudence, regulations, and scholarly journals. The data were analyzed using the interactive model developed by Miles and Huberman, which consists of data reduction, data display, and conclusion drawing, based on the concepts of milkiyah ad-daulah (state ownership), ijarah (lease), ijarah sub-contracts, ghasab (unlawful appropriation), and maslahah (public benefit). The findings indicate that vendors obtain verbal permission from LMDH before setting up their stalls, after which LMDH determines their locations. No written agreement exists between the vendors and LMDH, and each vendor pays IDR 200,000 per month for the use of the location and cleaning needs. According to the Head of Kembang Langit Village and LMDH officials, a cooperation arrangement exists between Perum Perhutani and LMDH, providing the context for the permission granted to vendors. From the perspective of Islamic economic law, this practice has the characteristics of ijarah and can be analyzed as an ijarah sub-contract. Based on the research findings, the practice does not exhibit the characteristics of ghasab in the form of forcible possession or land use that disregards permission. From the perspective of maslahah, the practice provides economic benefits to vendors and supports the needs of visitors to the tourist area. The assessment also takes into account the permission and cooperation arrangement described by the informants. Keywords: Perhutani Land Utilization, Ijarah, Ghasab, LMDH, Islamic Economic Law

Actions (login required)

View Item