Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kecamatan Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah

Jusmawati, Jusmawati (2026) Implementasi Akad Murabahah Pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Kecamatan Bojong: Tinjauan Kepatuhan Syariah Berdasarkan Perspektif Pakar Syariah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 40222116_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 40222116_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 40222116_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (602kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan mekanisme pembiayaan murabahah pada KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong, yaitu pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan modal usaha. Perbedaan tersebut menjadi penting untuk dikaji, terutama berkaitan dengan mekanisme akad, kejelasan objek dan pengadaan barang, transparansi informasi, serta kelengkapan administrasi pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad murabahah dan menganalisis kepatuhan syariahnya berdasarkan perspektif pakar syariah dengan mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, member checking, dan audit trail. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada empat indikator, yaitu kesesuaian mekanisme akad, kesesuaian objek dengan prinsip syariah, akuntabilitas dan kelengkapan administrasi akad, serta transparansi informasi kepada anggota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan murabahah di KSPPS Koperasi Pemuda Buana KC Bojong meliputi pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan, pelaksanaan akad, pencairan, dan pembayaran angsuran. Pada pembiayaan kendaraan bermotor, objek pembiayaan lebih jelas karena motor ditentukan dan pengadaannya dilakukan oleh Kopena melalui dealer, dengan bukti pembelian yang disimpan oleh pihak Kopena. Sementara itu, pada pembiayaan modal usaha, anggota menerima pencairan dana dan membeli sendiri kebutuhan usahanya tanpa penggunaan akad wakalah serta tanpa kewajiban menyerahkan nota atau bukti pembelian. Berdasarkan perspektif pakar syariah, pembiayaan kendaraan bermotor lebih menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik akad murabahah, karena pengadaan dan kepemilikan objek oleh Kopena. Adapun pembiayaan modal usaha masih memerlukan perbaikan dalam kejelasan objek, pihak yang melakukan pembelian, dan dokumentasi pengadaan barang. Transparansi informasi kepada anggota telah diterapkan, tetapi perlu didukung oleh kejelasan transaksi dan bukti pengadaan barang agar kesesuaian dengan prinsip syariah dapat ditelusuri.

Actions (login required)

View Item