Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Lelang Sewa Tanah Kas Desa Tanpa Surat Kuasa (Studi Kasus di Desa Tengengkulon Kabupaten Pekalongan).

Octaviani, Tria Amanda (2026) Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Lelang Sewa Tanah Kas Desa Tanpa Surat Kuasa (Studi Kasus di Desa Tengengkulon Kabupaten Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1221106_BAB 1 & BAB 5.pdf Download (1MB)
	Text 1221106_FULL TEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text 1221106_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (681kB)

Abstract

Dalam Islam, sewa-menyewa (Ijarah) merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syariat. Salah satu praktiknya adalah lelang sewa tanah kas desa di Desa Tengengkulon, Kabupaten Pekalongan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan peserta lelang yang mewakili orang lain tanpa surat kuasa tertulis, meskipun Pasal 23 ayat (3) PMK Nomor 213/PMK.06/2020 mengatur kewajiban penyampaian surat kuasa bagi peserta yang bertindak atas nama orang lain. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan praktik perwakilan tersebut menurut fikih muamalah, khususnya akad wakalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik lelang sewa tanah kas desa tanpa surat kuasa di Desa Tengengkulon, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analitik. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan pemerintah desa, panitia, dan peserta lelang, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara berkelanjutan. Kesimpulannya, praktik lelang sewa tanah kas desa di Desa Tengengkulon dilakukan melalui pemberian kuasa secara lisan dari Slamet Sutikno kepada Caryono karena pemberi kuasa berhalangan hadir. Berdasarkan perspektif fikih muamalah, praktik tersebut dinilai sah karena memenuhi rukun dan syarat wakalah, yaitu adanya pemberi kuasa (muwakkil), penerima kuasa (wakil), objek kuasa (muwakkal fih), serta ijab dan kabul (sighat). Meskipun tidak menimbulkan sengketa, ketiadaan surat kuasa tertulis dapat mengurangi kepastian pembuktian dan berpotensi menimbulkan perselisihan terkait kewenangan serta tanggung jawab para pihak. Oleh karena itu, surat kuasa tertulis tetap diperlukan untuk memenuhi ketentuan administratif yang berlaku, memperjelas kewenangan, meningkatkan kepastian hukum, dan mencegah sengketa di kemudian hari.

Actions (login required)

View Item