Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Pernikahan di KUA (Studi pada Pelaku Nikah Siri dan Peran Tokoh Agama di Kecamatan Bantarbolang)

Fadoli, M. Fathurrohman (2026) Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Pencatatan Pernikahan di KUA (Studi pada Pelaku Nikah Siri dan Peran Tokoh Agama di Kecamatan Bantarbolang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122067_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 10122067_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 10122067_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (917kB)

Abstract

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Praktik ini menimbulkan persoalan kepastian status hukum serta perlindungan hak istri dan anak, termasuk di Kecamatan Bantarbolang, tempat tokoh agama turut membimbing pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesadaran hukum pelaku nikah siri terhadap pencatatan pernikahan di KUA, mengidentifikasi faktor yang memengaruhinya, dan menganalisis peran tokoh agama dalam meningkatkan kesadaran hukum pelaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan di Kecamatan Bantarbolang, yaitu lima pelaku nikah siri yang dijaring dengan teknik snowball sampling, satu tokoh agama, dan satu pegawai KUA sebagai informan pendukung. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dengan empat indikatornya serta maqashid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, kesadaran hukum pelaku tidak seragam dan memperlihatkan kesenjangan antara kesadaran normatif dan perilaku hukum. Para informan pada umumnya mengetahui pentingnya pencatatan dan bersikap positif, tetapi pemahaman mereka terbatas pada fungsi administratif, dan belum ada pernikahan yang tercatat. Kedua, faktor yang memengaruhi meliputi keterbatasan ekonomi, kerumitan administrasi dan kelengkapan dokumen, belum adanya izin pasangan, kehamilan di luar nikah, kendala proses isbat nikah, status pernikahan terdahulu yang belum diselesaikan secara resmi, serta pemahaman keagamaan dan pengaruh lingkungan sosial. Sebagian besar faktor tersebut berkaitan dengan kemampuan dan akses, bukan penolakan terhadap hukum. Ketiga, peran tokoh agama bersifat edukatif dan konsultatif melalui nasihat dan arahan untuk mencatatkan pernikahan, tetapi belum disertai pendampingan prosedural sehingga belum cukup mendorong terwujudnya pencatatan. Ditinjau dari maqashid syariah, pencatatan bernilai instrumental bagi perlindungan keturunan, harta, dan kehormatan. Temuan ini berasal dari informan yang terbatas dan tidak dimaksudkan untuk menggeneralisasi seluruh masyarakat Kecamatan Bantarbolang.

Actions (login required)

View Item