Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Penolakan Nasab Anak oleh Suami (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg)

Romadhon, Alwi (2026) Perlindungan Hak Anak dalam Putusan Penolakan Nasab Anak oleh Suami (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10122077_Bab I dan Bab V.pdf Download (3MB)
	Text 10122077_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text 10122077_Lampiran.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Penolakan nasab anak oleh suami berdampak langsung pada status hukum dan hak keperdataan anak, seperti hak atas identitas, nafkah, dan pemeliharaan. Anak sebagai subjek hukum yang rentan berhak memperoleh perlindungan, termasuk ketika orang tuanya bersengketa mengenai asal-usul dirinya. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2010/PTA.Smg menjadi menarik dikaji karena Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan tingkat pertama yang mengabulkan pengingkaran anak oleh suami. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam putusan tersebut dan menganalisis bagaimana putusan itu memberikan perlindungan terhadap hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif (library research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan penalaran deduktif. Kerangka teori yang digunakan adalah ratio decidendi, teori perlindungan hukum, dan teori hak keperdataan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang bertumpu pada tiga argumentasi. Pertama, Pengadilan Agama tidak berwenang menilai dalil perzinahan karena termasuk ranah pidana, dan dalil tersebut tidak didukung empat orang saksi. Kedua, gugatan pengingkaran anak telah kedaluwarsa karena melampaui tenggang waktu 180 hari menurut Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam. Ketiga, sumpah li'an tidak sah karena tidak diikuti sumpah nukul istri sebagaimana Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam. Ketiganya berpijak pada asas praduga keabsahan nasab anak. Putusan ini melindungi hak anak secara non-materiil, yaitu dengan memulihkan status sebagai anak sah beserta keabsahan akta kelahirannya, dan secara materiil, yaitu dengan mewajibkan biaya hadhanah sebesar Rp4.000.000,00 per bulan. Dengan demikian, kepatuhan hakim pada syarat formil hukum acara berfungsi sebagai mekanisme substantif perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item