Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada Umkm Pangan Di Desa Banjardawa Pemalang)

Ridloaji, Muhammad Faatih Ilham (2026) Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Kewajiban Produk Bersertifikat Halal (Studi Pada Umkm Pangan Di Desa Banjardawa Pemalang). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 10222037_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 10222037_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 10222037_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia bersertifikat halal. Di lapangan, jumlah UMKM yang telah bersertifikat masih sangat kecil dibandingkan jumlah keseluruhannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara secara langsung dengan sepuluh pelaku UMKM pangan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto yang meliputi empat indikator, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Banjardawa belum sepenuhnya terwujud dalam kepatuhan terhadap kewajiban sertifikasi halal. Seluruh informan mengetahui keberadaan sertifikasi halal dan mendukung manfaatnya, tetapi hanya dua informan yang mengetahui bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum. Selain itu, seluruh informan memahami manfaat sertifikat halal, tetapi belum memahami secara lengkap persyaratan dan prosedur pengajuannya. Tidak satu pun informan yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan informasi mengenai prosedur dan persyaratan, kurangnya pendampingan, keterbatasan waktu, serta anggapan bahwa usaha kecil belum wajib memiliki sertifikat halal. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerintah melalui sosialisasi, edukasi, pendampingan pendaftaran, dan fasilitasi sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat memahami serta melaksanakan kewajiban hukumnya. Dengan demikian, peningkatan kesadaran hukum perlu disertai dukungan yang memadai agar pengetahuan dan sikap positif pelaku usaha dapat diwujudkan dalam perilaku hukum yang nyata.

Actions (login required)

View Item