Saputra, Slamet Teguh (2026) Larangan Pencatatan Nikah Yang Dilakukan Dalam Masa Iddah Mantan Istri Prespektif Maslahah (Studi Surat Edaran Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor: P-005/Dj.Iii/Hk.00.7/10/2021). Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
|
Text
1121137_Bab I dan Bab V.pdf Download (2MB) |
|
|
Text
1121137_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
|
Text
1121137_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB) |
Abstract
Larangan pencatatan nikah yang dilakukan dalam masa iddah mantan istri sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021, ditinjau dari perspektif teori maslahah. Secara fikih klasik, kewajiban iddah hanya dibebankan kepada pihak perempuan, sedangkan mantan suami pada dasarnya diperbolehkan menikah kembali setelah perceraian. Namun, dalam praktik sosial dan administrasi perkawinan di Indonesia, ketentuan tersebut menimbulkan berbagai persoalan, seperti potensi poligami terselubung, ketidakpastian status hukum perempuan, serta kerancuan nasab. Oleh karena itu, surat edaran ini hadir sebagai kebijakan administratif yang bertujuan mempertegas tertib pencatatan nikah dan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan yang masih berada dalam masa iddah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan didukung data-data empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Batang, KUA Warungasem, dan KUA Wonotunggal dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan ketentuan surat edaran, praktik pelaksanaannya di lapangan, dan relevansinya dengan prinsip maqasid al-syari‘ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan pencatatan nikah selama masa iddah mantan istri dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor P-005/DJ.III/HK.00.7/10/2021 sejalan dengan perspektif maqasid al-syari‘ah, surat edaran tersebut bertujuan menjaga kemaslahatan umat dengan melindungi nasab (hifz an-nasl), menjaga kehormatan dan martabat perempuan (hifz al-‘irdh), serta menciptakan keadilan dan ketertiban sosial. Meskipun dalam fikih klasik seorang lakilaki diperbolehkan menikah setelah menjatuhkan talak tanpa harus menunggu selesainya masa iddah mantan istri, ketentuan dalam surat edaran ini tidak dimaksudkan untuk menyalahi hukum fikih, melainkan sebagai langkah mencegah poligami terselubung, kebingungan status hukum, serta potensi ketidakadilan terhadap perempuan. Kemudian xvi pernikahan yang dilakukan ketika salah satu pihak masih berada dalam masa iddah tidak dapat dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum negara dan tidak dapat diterbitkan buku nikah. Kebijakan ini dinilai membawa lebih banyak maslahah dibandingkan mudharat, karena memberikan kepastian status hukum bagi perempuan, serta menciptakan tertib administrasi perkawinan. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan ini menimbulkan konsekuensi hukum ganda, yaitu pernikahan tidak dapat dicatat secara administratif dan tidak sah menurut hukum Islam.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supervisor: |
|
||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Itsbat nikah, Iddah, Fikh, Maqasid al-syari‘ah | ||||||||
| Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X4 Fikih, Fiqih, Fiqh, Hukum Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 346.01 Domestic Relations, Family Law, Marriage/Hukum Keluarga, Hukum Pernikahan |
||||||||
| Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Keluarga Islam | ||||||||
| Depositing User: | Akhiroh Ghufron | ||||||||
| Date Deposited: | 17 Nov 2026 03:38 | ||||||||
| Last Modified: | 17 Nov 2026 03:38 | ||||||||
| URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/20882 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
