Tujuan fatwa dewan syariah nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 atas penerapan akad Qardh pada pembiayaan mikro sektor produktif di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan

Susilowati, Wiwik (2015) Tujuan fatwa dewan syariah nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 atas penerapan akad Qardh pada pembiayaan mikro sektor produktif di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, STAIN Pekalongan.

	Text 2012112032 WIWIK SUSILOWATI BAB I, V DAN LAMP_1.PDF Download (10MB)
	Text 2012112032 WIWIK SUSILOWATI BAB I - V FULL TEXT_1.PDF Restricted to Registered users only Download (18MB)

Abstract

Sejauh ini diskursus mengenai penerapan sistem syariah di kalangan lembaga keuangan tidak terbendung lagi. Diskursus tersebut merupakan salah satu potret dari kemiskinaan intelektual yang struktural, artinya kemiskinan yang ada tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengetahuan para praktisi maupun masyarakat tentang muamalah, melainkan terutama disebabkan oleh sistem yang lebih memihak kepada kaum liberal penganut ekonomi konvensional. Penelitian ini mencari jawaban tentang bagaimana kesesuaian aplikasi akad Qardh pada pembiayan mikro sektor produktif diBMT An-Najah Wiradesa Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pendekatan kualitatif, merupakan sebuah proses investigasi secara bertahap untuk memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, meniru, mengkatalogkan dan mengelompokkan objek studi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer berupa kata-kata, ucapan, tindakan pengguna akad gardh dan Praktisi di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan, sedangkan data sekunder berupa segala data yang diperoleh dari BMT An-Najah Wiradesa dimana secara tidak langsung berhubungan dengan persoalan fokus penelitian, dan juga berupa buku-buku yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan dalam menerapkan akaq gardh pada pembiayaan mikro sektor produktif yakni dengan sistem pembiyaan tanggung renteng yaitu membiayai usaha satu kelompok yang diketuai oleh salah seorang, dimana ketua kelompok bertanggung jawab atas pengembalian pembiayaan. Anggota kelompok usaha terdiri dari 15 sampai dengan 20 anggota, bisa lebih. Penerapan akad gardh pada pembiayan mikro sektor produktif di BMT An-Najah Wiradesa Pekalongan sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 19/DSN-MUL/IV/2001 tentang gardh, dalam hal ini nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman, bahkan nasabah tidak dibebani biaya administrasi dan tidak perlu memberikan jaminan.

Actions (login required)

View Item