Legal Standing Advokat Pasea Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VIl/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan Dan PTA Semarang Atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl)

Khamdanah, Umi (2015) Legal Standing Advokat Pasea Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU-VIl/2009 (Kajian Terhadap Pendapat Hakim PA Pekalongan Dan PTA Semarang Atas Perkara No.130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl). Undergraduate Thesis thesis, STAIN Pekalongan.

	Text 2011110080 UMI KHAMDANAH BAB I, V DAN LAMP_1.PDF Download (10MB)
	Text 2011110080 UMI KHAMDANAH BAB I - V FULL TEXT_1.PDF Restricted to Registered users only Download (21MB)

Abstract

Dibawah Bimbingan Bapak H. Saif Askari, SH, MH Selaku Pembimbing I clan Bapak Iwan Zaenul Fuad, SH, MH Selaku Pembimbing II. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul Analisis atas Presepsi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama Atas Legal Standing Advokat Pasca Judicial Review Mahkamah Konstitusi atas Pasal 4 Ayat I Undang-Unclang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Sumpah Advokat (Studi Kasus Putusan Hakim Atas Perkara No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl). Hal tersebut dilatarbelakangi bahwa salah satu advokat pihak berperkara ditolak beracara di Pegadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang atas kasus putusan No. 130/Pdt.G/2011/Pa.Pkl karena belum disumpah di Pengadilan Tinggi. Padahal telah ada putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi (JR MK) terhadap pasal 4 ayat 1 UU No. 18 tahun 2003. Dalam penelitian ini, penulis menjadikan PA Pekalongan dan PTA Semarang sebagai locus research. Hal itu mengingat pada kedua lembaga peradilan itu terdapat perkara yg ketika di Peradilan tingkat Pertama (PA), legal standing advokatnya tidak dipermasalahkan, namun ketika dilakukan banding ke PTA, salah satu advokatnya ditolak legal standing-nya. Hal ini mengundang keingintahuan penulis untuk meneliti persepsi masing-masing hakim di lingkungan peradilan agama tersebut tentang legal standing advokat yang didasarkan pada tempat pengangkatan sumpah profesi advokat. Permasalahan selanjutnya adalah mengenai dasar hokum putusan atas masalah tersebut. Dengan telah dilakukannya JR MK atas pasal 4 ayat 1 UU th 2003, seharusnya hakim menaati putusan JR MK tersebut sebagai UU. Untuk itu perlu diteliti juga persepsi mereka tentang daya ikat putusan JR MK di atas hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan perkara. Sumpah pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi kepada Tuhan, diri sendiri clan masyarakat, dalam hal ini adalah profesi pengacara/ advokat. Seorang advokat wajib disumpah sebelum beracara di pengadilan. Advokat yang telah disumpah berimplikasi pada legal standing advokat. Pengesampingan kewajiban ini membawa akibat hokum yaitu ditolak untuk beracara di pengadilan. Akan tetapi pada tahun 2003 dibentuk Unclang Unclang Advokat yang mana syarat substansialnya harus dipenuhi melalui Pengadilan Tinggi, yaitu bersumpah di hadapan Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sesuai pasal 4 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Namun pada tanggal 30 Desember 2009, Undang-Undang tersebut diajukan JR dan dikabulkan olehMK. Meski Putusan JR MK itu berlaku sebagai undang-undang, namun berdasarkan analisis penelitian penulis ini terkuak bahwa para hakim di lingkungan peradilan agama (PA Pekalongan dan PTA Semarang) temyata tidak

Actions (login required)

View Item