Implementasi SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Brebes

Rohman, Ainur (2013) Implementasi SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pos bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Agama Brebes. Undergraduate Thesis thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Pekalongan.

	Text (Thesis) 231108015 AINUR ROHMAN BAB I, V DAN LAMP_1.PDF Download (8MB)
	Text (Thesis) 231108015 AINUR ROHMAN BAB I - V FULL TEXT_1.PDF Restricted to Registered users only Download (23MB)

Abstract

Posbakum telah dilaksanakan secara serentak sejak tanggal 1 Maret 2011 di Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Pelaksanaan Posbakum belum dapat merapkan di seluruh Pengadilan Agama disebabkan belum tersedianya dana yang memadai. Mahkamah Agung baru menetapkan 46 dari 343 PA/MSy sebagai project pilot. Dan Pengadilan Agama Brebes termasuk dari 46 Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang mendapatkan projek pilot tersebut. Karena masih baru tersebut sehingga menimbulkan rasa penasaran bagimana pelaksanaan posbakum di Pengadilan Agama Brebes selama tahun 2011 yang menjadi project pilot. Sudah sesuaikah dengan SEMA no. 10 tahun 2010. Selama penulis reservasi di Pengadilan Agama Kelas lA Brebes ada beberapa hal yang diamanatkan SEMA No.10 tahun 2010 yang belum tercapai di antaranya seperti layanan Pos Bantuan Hukum tidak lagi dikhususkan untuk orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta nyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik bagai penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon sesuai dengan amanat MA No. 10 Tahun 2010 (pasal 19) artinya di Posbakum Pengadilan Agama kelas lA Brebes menerima juga orang-orang yang berada dan memberikan layanan secara cuma-Cuma. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan yaitu: (a) bagaimana ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang Pedoman pemberian bantuan hukum, (b) bagaimana implementasi SEMA No.10 Tahun 2010 tentang Posbakum di Pengadilan Agama Brebes. Tujuan dari Penulisan penelitian ini adalah: (a) menjelaskan ketentuan Posbakum menurut SEMA No.10.tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum. (b) menjelaskan implementasi bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana diamanatkan oleh SEMA No. 10 tahun 2010 di Pengadilan Agama Kelas 1A Brebes. Adapun Jenis penelitian ini adalah kombinasi penelitian lapangan dan ustaka sebagai bahaninformasi. Dalam hal ini Informasi-informasi data yang diperoleh dari wawancara digunakan untuk menambah informasi-informasi, data dokumentasi yang diperoleh, sehingga analisis yang dilakukan dapat semakin efektif dan akurat serta signifikan. Dan dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis artinya disamping melihat langsung ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang panduan pos bantuan hukum, juga melihat langsung yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk kepedulian Mahkamah Agung ebagai institusi tertinggi Peradilan di Indonesia. Demi menegakan supremasi hukum dan keadilan, serta asas hukum yang berlaku untuk siapa saja (justicefor), Pos Bantuan Hukum dibentuk dan diperuntukan bagi seluruh rakyat donesia khususnya mereka yang seringkali termarjinalkan yaitu orang miskin, perempuan, dan anak-anak serta penyandang distabilitas. Kedua Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes bila dilihat dari pelaksanaannya walaupun masih ada yang kurang sesuai dalam melaksanakan pemberian layanan jasa ntuan hukum, baik dari segi penerima bantuan hukum, maupun persyaratan penerima bantuan hukum dalam pengajuan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum, akan tetapi tidak berarti dalam pemberian jasa pos bantuan hukum tidak mendapatkan layanan jasa oleh petugas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Brebes.

Actions (login required)

View Item