Hibah Antara Suami Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam

Yuniati, Laela (2006) Hibah Antara Suami Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Hukum Islam. Undergraduate Thesis thesis, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan.

	Text full teks.pdf Restricted to Registered users only Download (24MB)
	Text i-v.pdf Download (11MB)

Abstract

Dalam pasal 1678 KUH Perdata menyebutkan adanya larangan hibah antara suami istri selama dalam perkawinan. Adanya larangan tersebut disebabkan dalam sistem BW menganut percampuran kekayaan, ketika dilangsungkannya perkawinan maka harta suami dan istri menjadi satu. Sementara dalam hukum islam tidak melarang adanya hibah antara suami istri, karena antara suami istri tetap menjadi pemilik atas hartanya masing-masing. Apabila terdapat penyatuan atau pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan, maka hal itu dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Hukum islam memperbolehkan adanya perjanjian, selama perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum islam. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum hibah antara suami istri menurut Kitab undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan hibah antara suami istri menurut hukum islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana bagaimana hukum hibah antara suami istri menurut Kitab undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan hukum islam serta untuk mengetahui dan menjelaskan perbandingan hukum hibah antara suami istri menurut Kitab undang-Undang Hukum perdata (KUH Perdata) dan hukum islam dari ketentuan pasal 1678 KUH Perdata tentang larangan hibah antara suami istri. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah secara praktis sebagai wacana bagi suami istri mengenai akibat-akibat hukum keperdataan dalam perkawinan dan secara teoritis untuk menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang hukum, baik hukum islam maupun hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library research). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data dengan cara membaca dan meneliti buku-buku serta dokumen yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penghibahan yang dilakukan suami istri selama masih dalam ikatan perkawinan dilarang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1678 KUH Perdata. Ketentuan ini diberlakukan karena harta suami istri menjadi satu sebagaimana disebutkan dalam sistem BW mengenai percampuran kekayaan di mana sejak dilangsungkannya perkawinan maka harta mereka menjadi harta bersama, dan keadaan tersebut tidak dapat diubah selama dalam perkawinan. Menurut pandangan hukum islam karena dalam perkawinan suami istri masing-masing tetap menjadi pemilik atas hartanya sendiri, maka tidak ada larangan apabila terjadi hibah anatta suami istri. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai pasal 97 mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, menyebutkan dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing. Suami memiliki tanggung jawab terhadap harta bersama, serta suami bertanggung jawab pula terhadap harta istri dan harta sendiri begitupun sebaliknya. Dengan adanya harta bawaan dan harta perolehan dalam perkawinan maka suami istri berhak melakukan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing berupa salah satunya yaitu hibah. Hibah dapat dilakukan secara cuma-cuma tanpa mengaharap imbalan, demikian halnya hibah kepada istri maupun suami dilakukan atas dasar kasih sayang.

Actions (login required)

View Item