Ratio legis perubahan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan air limbah

Anisa, Anisa (2023) Ratio legis perubahan peraturan daerah kabupaten pekalongan nomor 5 tahun 2014 tentang pengelolaan air limbah. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1518063_Bab I dan Bab v.pdf Download (2MB)
	Text 1518063_Full Text.Pdf.pdf Restricted to Registered users only Download (40MB)

Abstract

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu penghasil batik, pada isu-isu yang ada seperti kurang maksimal kemajuan pada projek yang dilaksanakan oleh pemerintah, ketegasan pada peraturan yang ada, aturan pada SDM terhadap lingkungan yang kurang. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerbitkan yakni Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yang dilakukan berdasarkan bahan utama dengan cara mengkaji teoriteori, Konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan, pendekatan perundang-undangan di elaborasi dengan pendekatan konseptual, sumber Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber data dari Undang-undang dan Bahan hukum sekunder yaitu: buku, jurnal dan skripsi penelitian, dokumen-dokumen, catatan yang berkaitan penelitian ini. Kemudian dianalisis dengan analisis preskriptif yang merupakan analisis data yang telah terjadi, dan mengkombinasikan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis. Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Limbah Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan tindakan dari kewenangan pemerintah serta keselarasan pada peraturan yang lebih tinggi hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Perubahan peraturan daerah membutuhkan pertimbangan dari dasar hukumnya, selain pada dasar hukum pertimbangan harus melihat kondisi pada tempat atau tindakan-tindakan masyarakat. Adapun yang menjadi pertimbangan utama dilakukannya perubahan atas penyesuaian daerah ini diantaranya beberapa ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan Air Limbah sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Actions (login required)

View Item