Efektifitas penegakan hukum surat edaran direktur jenderal badilag nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen

Rohendi, Dadang (2022) Efektifitas penegakan hukum surat edaran direktur jenderal badilag nomor 1669/DJA/Hk.00/5/2021 dalam pemenuhan hak anak oleh orang tua pasca perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Masters thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text (Thesis) 5120011-Bab1&5.pdf Download (5MB)
	Text (Thesis) 5120011-fullteks.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Perlindungan atau pemenuhan hak anak merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh orang tua meskipun mereka mengalami perceraian sebagaimana diatur baik dalam hukum positif, maupun hukum islam. Telah banyak undang-undang dan norma yang mengatur mengenai perlindungan hak anak, diantaranya Surat Edaran (SE) Direktur Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.005/2021tentang jaminan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian. SE ini diantaranya memerintahkan Pengadilan Agama (PA) untuk meningkatkan informasi-sosialisasi dan peran pos bantuan hukum serta penegakan hukum perlindungan hak anak pasca perceraian, disamping eksekusi putusannya melalui kerjasama lembaga-lembaga terkait. Kenyataannya di tengah masyarakat Kabupaten Pekalongan masih banyak anak yang orangtuanya bercerai tidak terlindungi atau tidak terpenui hak-haknya. Maka tulisan ini meneliti bagaimana Implementasi Surat Direktur Jenderal Badilag MARI Nomor 1669/DJA/HK.005/2021di PA Kajen Kabupaten Pekalongan dan bagaimana Implikasi hukumnya. Penelitin ini berjenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan kualitatif-deskrptif. Penelitian ini mendasarkan pada data primer dan sekunder yang digali dengan tehnik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teori yang digunakan diataranya teori penegakan hukum Friedman. Hasilnya: 1) Efektivitas penegakan hukum Surat Edaran Dirjen Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1669/DJA/HK.005/2021 di Pengadilan Agama Kajen sudah berjalan namun belum menyeluruh atau sepenuhnya. Dari 3 (tiga) tuntutan penting yang diamanatkan oleh SE tersebut, yaitu bahwa di setiap Pengadilan Agama perlu: a) layanan informasi tentang hak perempuan dan anak pasca perceraian, b) pelaksanaan semua peraturan tentang jaminan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian tidak efektif dijalankan c) kerjasama dengan lembaga terkait guna eksekusi putusan yang melindungi anak pascaperceraian, maka untuk poin a dan b telah dijalankan dengan baik, sedangkan poin c belum terealisasi. Penegakan hukum dipengaruhi oleh 1) Struktur hukum jaminan perlindungan hak anak pasca perceraian di Pengadilalan Agama: berkaitan dengan sumberdaya manusia (penegak hukum) hakim panitera dan pejabat lainnya terutama dari sisi kuantitas. belum adanya kerjasama Pengadilan Agama dengan lembaga lain perihal eksekusi putusan. 2) Substansi hukum: Surat Edaran tidak memiliki kekuatan mengikat dan tidak adanya sanksi, dan masih adanya pertentangan dengan kewenangan hakim. Budaya hukum masyarakat dan belum maksimalnya kesadaran hukum masyarakat, lembaga/instansi terkait perihal jaminan perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item