Konstruksi hukum aturan pembagian harta bersama keluarga poligami

Jabbar, Sinatrya Abdul (2022) Konstruksi hukum aturan pembagian harta bersama keluarga poligami. Masters thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text (Thesis) 5120008-Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text (Thesis) 5120008-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tulisan ini dilatarbelakangi bahwa isu perkawinan poligami senantisa menarik untuk dikaji termasuk persoalan pembagian harta bersama yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pembagian harta bersama keluarga poligami yang terdapat di dalam tiga aturan tersebut tampak tidak jelas keterangan yang disampaikan terkait dalih penetapan harta bersama dalam perkawinan poligami. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ? 2. Bagaimana konstruksi hukum pembagian harta bersama keluarga poligami? Metode penelitian yang digunakan mengunakan pendekatan perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus yang akan mengkritisi norma-norma serta nilai-nilai yang diatur dalam KMA/032/SK/IV/2006 pada Buku IInya mengenai perihal pembagian harta bersama keluarga poligami. Oleh karena itu, jenis penelitian menggunakan yuridis normatif. Sumber bahan hukumnya meliputi data primer berupa Undang-Undang Perkawinan Pasal 65, Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama dan Putusan Nomor: 4139/Pdt.G/2019/PA.Smdg serta data sekunder yang berupa bahan pustaka yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi dokumen. Kemudian analisa data penulis menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam walaupun tidak mengatur besaran bagian harta bersama dan hanya menentukan keterangan penetapan lanjutan saja. Keduanya saling menyesuaikan dalam menjelaskan substansi harta bersama pada keluarga poligami. Mahkamah Agung di Buku II memberikan jawaban terhadap dua aturan tersebut, menggunakan konstruksi a contrario, penghalusan/penyempitan hukum dan analogi hukum sebagai upaya untuk mengisi kekosongan dari kedua peraturan tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, ketiga aturan yang membahas mengenai pembagian harta bersama keluarga poligami itu saling terhubung dan berkesesuaian dengan aturan-aturan tersebut. Selanjutnya konstruksi yang dipakai yaitu konstruksi a contrario digunakan Buku II di angka (5) menjawab keterangan Pasal 65 Undang-Undang Perkawinan, konstruksi penyempitan digunakan Buku II di angka (4) untuk menjawab keterangan Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam dan konstruksi analogi digunakan Buku II untuk menjawab keterangan angka (5) yang dijelaskan di angka (7). Kemudian merekomendasikan hasil riset supaya bisa dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam sebagai Peraturan yang lebih tinggi dari Buku II tersebut.

Actions (login required)

View Item