Tinjauan hukum islam tentang praktek bagi hasil tambak ikan (Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan)

Emirza, Dimas Yusuf (2022) Tinjauan hukum islam tentang praktek bagi hasil tambak ikan (Studi Kasus di Desa Bandengan Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan). Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

	Text 2014115027-Bab1&5.pdf Download (2MB)
	Text 2014115027-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Praktik perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan yang ada di desa Bandengan dalam melakukan akad diawal antara pihak pertama dan pihak kedua tidak jelas karena hanya menggunakan system percaya saja, tanpa tahu apabila nanti melakukan bagi hasil berapa jumlah hasil panen yang sebenarnya. Dilihat dari permasalah diatas, praktek perjanjian kerjasama bagi hasil tambak ikan ini perlu untuk sedikit diteliti oleh peneliti apakah dalam praktek yang sudah berjalan selama ini apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum memenuhi syarat dalam syariat-syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kualitatif komparatif. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang membandingkan antara pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil (mudharabah) di Desa Bandengan Pekalongan Utara dengan konsep tinjauan hukum islam. Prosedur Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara (pemilik tambak ikan dengan pengelola), Observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama (mudharabah) serta dokumen yang diperoleh dari studi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1). Perjanjian Kerjasama yang diterapkan antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan adalah menggunakan akad mudharabah. Perjanjian kerjasama ini dilakukan dengan saling percaya satu sama lain mengikuti adat istiadat masyarakat di Desa Bandengan Pekalongan Utara. Dalam perjanjian kerjasama bagi hasil usaha tambak ikan bagi hasil antara pemilik tambak dengan pengelola yaitu menggunakan presentase 70:30 diawal perjanjian. Penerapan konsep akad mudharabah belum sesuai dengan konsep mudharabah secara kaffah karena terdapat rukun syarat yang tidak terpenuhi seperti modal dalam kerjasama bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola berbentuk barang yang tidak diketahui jelas nilainya. Pembebaban kerugian usaha akan disyaratkan oleh pemilik tambak ikan meskipun hal tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola. syarat ini menjadi (fasid) batal karena menyebabakan ketidakjelasan keuntungan yang merupakan syarat sah mudharabah. (2). Tinjauan hukum islam terhadap pratek bagi hasil antara pemilik tambak ikan dengan pengelola di Desa Bandengan Pekalongan Utara tidak sesuai dengan prinsip syariah. Letak ketidaksesuaian akad atau perjanjian bagi hasil tersebut yaitu tidak diterapkanya kesepakatan diawal akad yaitu 70:30, Akan tetapi dalam pelaksanaanya pemilik tambak ikan meminta 80:20 yang menyebabkan adanya ketidakjelasan atau terdapat unsur gharar dalam system bagi hasil tersebut yang mengindikasi adanya pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pengelola.

Actions (login required)

View Item