Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen.

Inayati, Rizkiyatul (2021) Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen. Diploma thesis, UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1117032-Bab1&5.pdf Download (4MB)
	Text 1117032-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Rizkiyatul Inayati 2021, Pergeseran Hukum Kewarisan Peradilan Agama dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Kajen. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. Tujuan penelitian adalah: untuk menjelaskan pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama dan untuk mengetahui serta memahami dasar pemikiran hakim terhadap pergeseran hukum kewarisan Peradilan Agama di Pengadilan Agama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan empiris, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian masyarakat Muslim yang melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi mereka yang pembagiannya melibatkan ahli waris pengganti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data menggunakan teknik menganalisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data-data yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan hakim Pengadilan Agama Kajen menganggap bahwa perkara pergeseran hukum tersebut merupakan bentuk terobosan hukum yang bersifat progresif yang dilakukan oleh hakim sebagai bentuk transformasi keadilan yang hendak dicapai dalam sebuah perkara baru dan merupakan ijtihad hakim sebagai upaya pembaruan hukum atas suatu perkara baru guna tercapainya keadilan dan kemaslahatan. Ketentuan kewarisan yang tertuang dalam yurisprudensi pun tidak wajib untuk diikuti, karena sifat yurispruensi yang tidak mengikat hakim sedangkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung yang mengikat hakim menjadikan hakim harus tunduk kepada peraturan yang tersebut, karena merupakan produk hukum Mahkamah Agung yang telah diakui dan bersifat mengikat. Dasar pemikiran hakim yang digunakan hakim pertama hakim tidak terikat dengan yurisprudensi sehingga keberadaan yurisprudensi pun tidak mewajibkan hakim untuk selalu mengikuti putusannya adapun Buku II MA yang mengikat hakim menjadikan hakim harus tunduk kepada peraturan yang tersebut. Kedua hakim harus menyelaraskan putusannya terhadap perkara yang ia hadapi dengan menggali setiap perkara atau kasus posisinya pun juga harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara kasuistik. Hukum yang diciptakan oleh hakim merupakan dinamika pemikiran hukum yang responsif terhadap rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, dan hal ini pun menunjukkan bahwa yurisprudensi maupun Buku II memiliki peranan yang sangat besar dalam pembaruan hukum keluarga Islam khususnya di bidang kewarisan di Indonesia, selain itu yurisprudensi dan Buku II dianggap lebih progresif karena putusannya dapat melihat dari sisi pluralisme yang mana tidak ada dalam Kompilasin Hukum Islam.

Actions (login required)

View Item