Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan

THAMI, SHAQINA AISHA (2022) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Wali Adhal di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1117074-Bab1&5.pdf Download (3MB)
	Text 1117074-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Abstract

Keharusan terpenuhinya syarat dan rukun nikah berdasarkan hukum Islam bertujuan untuk sahnya dalam suatu pernikahan. Wali merupakan salah satu rukun nikah bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Oleh karena itu, wali adalah orang yang berhak menikahkan dan memberikan izin kepada anak perempuannya, baik menikahkan sendiri ataupun mewakilinya dengan memenuhi beberapa syarat, yakni muslim, akil dan baligh. Berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu alasan seorang wali tidak mau menikahkan anak perempuannya di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif, yang lokasinya di KUA Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, sedangkan instansi dan respon pendukungnya di ambil dari staf dan karyawan KUA Wonopringgo. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan interview/ wawancara dan dokumentasi saat kegiatan berlangsung. Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan menjadi dua sub yakni alasan adhalnya seorang wali di KUA Wonopringgo disebabkan karena kepercayaan yang diyakininya, seperti takut terjadinya musibah ataupun meninggal dunia jika melanggar praktik/ tradisi yang ada, misalnya taukil wali/ pasrah wali, numbuk wali/ nabrak wali/ wali suwung, adep ijab, wektu ijab, pantangan nikah bulan maulud, ganti tahun, pring sedapur, nogo dino, ngiteri kali, selametan manten. Tinjauan hukum Islam terkait hal tersebut termasuk dalam kategori ‘urf fasid yang tidak dapat dilegitimasi dan diakui untuk menentukan suatu aturan hukum karena alasan keadhalan wali tidak dibenarkan dan tidak berdasarkan pada hukum syara’ karena mengesampingkan ajaran Islam dan lebih mengutamakan adat istiadat. Hal itu pula dapat berdampak pada pada akidah (kemusyrikan/ menyekutukan Allah) dan syariat (bertentangan dengan nash) dalam dirinya.

Actions (login required)

View Item