Afdholina, Alia Nur (2021) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Desa Menurut PERMENDAGRI NOMOR 111 TAHUN 2014. Undergraduate Thesis thesis, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
Text
1517030-Bab1&5.pdf Download (2MB) |
|
Text
1517030-Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB) |
Abstract
Penelitian ini merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Selain itu, tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisa proses pementukan peraturan desa perspektif siyāsah dusturiyāh. Penelitian ini berawal dari keresahan penulis tentang banyaknya proses pembentukan peraturan desa yang tidak sesuai dengan pedoman pembentukannya. Mulai dari tidak di ikutsertakan nya masyarakat sebagai unsur pembentukan peraturan perundangundangan sampai dengan pembuatan rancangan peraturan desa yang tidak sesuai dengan sosial masyarakatnya sehingga hal ini dapat menyebabkan terhambatnya roda penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dasar hukum peraturan desa yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun dalam hal ini teknis pembentukan peraturan desa termuat dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014. Jenis penelitian ini merupakan yuridis normatif (pustaka) dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) alasannya karena dalam penelitian ini akan mengkaji dan menelaah tentang suatu peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang mencakup bahan pustaka seperti buku, jurnal, artikel maupun dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi berupa data-data yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan desa, kamudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa menurut tinjauan siyāsah dusturiyāh secara substansial proses pembentukan peraturan desa menurut Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 sudah mewujudkan prinsip-prinsip syariat Islam seperti penerapan asas musyawarah dan demokrasi. Adapun tahapan pembentukan peraturan desa dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, penyebarluasan, serta evaluasi dan klarifikasi. Dimana disetiap tahapan tersebut memuat prinsip-prinsip syariat Islam diantaranya prinsip musyawarah dan demokrasi.
Item Type: | Thesis (Undergraduate Thesis) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: |
|
||||||||
Uncontrolled Keywords: | Peraturan Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, Siyāsah Dusturiyāh | ||||||||
Subjects: | 200 RELIGION (AGAMA) > 2X0 ISLAM UMUM > 2X6.2 Politik Islam 300 SOCIAL SCIENCE ( ILMU SOSIAL ) > 340 Law (Ilmu Hukum) > 342 Constitutional and Administrative Law/Hukum Tata Negara |
||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah > Prodi Hukum Tata Negara | ||||||||
Depositing User: | Ridho Aji Anggana | ||||||||
Date Deposited: | 13 May 2024 01:50 | ||||||||
Last Modified: | 13 May 2024 01:50 | ||||||||
URI: | http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8315 |
Actions (login required)
View Item |