Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara

Syarifah.Muhimmatus, Nadia (2023) Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Diploma thesis, IAIN Pekalongan.

	Text 1518039_Bab1&5.pdf Download (1MB)
	Text 1518039_fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Nadia Muhimmatus Syarifah. 2023. Perlindungan Hak Konstitusional Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Syarifa Khasna, M.Si. Tingginya angka kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Pekalongan, padahal aturan dan struktur hukumnya sudah jelas, seperti peraturan yang sudah diatur mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Peraturan Daerah bahkan SOP Kabupaten Pekalongan. Kemudian struktur hukum dalam perlindungan anak ini juga sudah jelas yang meliputi berbagai lembaga terkait seperti Dinas P3A dan PPKB yang memiliki unit tim P2TP2A dengan mitra kepolisian, kejaksaan, dinas sosial, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan kebudayaan dan kementerian agama Kabupaten Pekalongan. Oleh karena itu penelitian ini akan melihat seperti apa penerapannya di Kabupaten Pekalongan, dengan menggunakan teori sistem hukum, dan faktor pendukung serta faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini belum dilaksanakan dengan baik karena belum berjalan secara ideal yang mana dua dari tiga unsur sistem hukum yang digunakan sebagai teori dalam penelitian ini belum terpenuhi, yaitu struktur hukum yang dalam melakukan berbagai upaya sudah dilaksanakan, namun pemahaman hukum dari aparat penegak hukum masih kurang, dan hendaknya struktur hukum bisa mengsinergikan antara hukum umum dengan ajaran hukum Islam untuk bisa menangani masalah anak, substansi hukum sudah terpenuhi, serta budaya hukum masyarakat Kabupaten Pekalongan yang kurang baik yaitu kurangnya sikap terbuka korban, mengganggap bahwa kekerasan itu termasuk dalam ranah pribadi serta takut akan stigma buruk dan pandangan cemooh dari masyarakat terhadap korban kekerasan tersebut. Dalam hal ini, perlindungan hak konstitusional anak korban kekerasan di Kabupaten Pekalongan dapat berjalan dengan ideal jika ketiga unsur sistem hukum tersebut terpenuhi.

Actions (login required)

View Item