Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xxi/2023

Deskianti, Reny (2024) Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/Puu-Xxi/2023. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1519033_Cover, Bab I & Bab V.pdf Download (2MB)
	Text 1519033_Full Text.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penafsiran hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang pindah partai politik dikarenakan ingin mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum 2024 namun partai politik sebelumnya tidak lolos verifikasi. Berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf i "anggota DPRD diberhentikan jika pindah partai politik lain" ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan bisa menyebabkan hilangnya hak konstitusional anggota DPRD, sehingga dalam putusannya MK menyatakan bahwa anggota DPRD tidak perlu mengundurkan diri dari jabatannya ketika ingin mencalonkan diri kembali pada Pemilihan Umum dan menyatakan bahwa ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf i tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan karakterisik penafsiran hukum oleh hakim Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023 dan menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran hukum yang dilakukan Hakim dalam memutus Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran futuristik. bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian untuk mengantisipasi hilangnya hak konstutisional Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohonan pemohon yang membolehkan seorang anggota DPRD menjadi anggota partai politik lain saat ingin mencalonkan diri kembali menjadi calon anggota legislatif. Akibat hukum dengan menggunakan penafsiran futuristik berdampak menimbulkan potensi konflik kepentingan dan dampaknya terhadap proses pemilihan umum.

Actions (login required)

View Item