Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi Di Pekalongan

Nurlailiya, Iis (2024) Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi Di Pekalongan. Undergraduate Thesis thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

	Text 1520035_Cover_Bab I dan Bab V.pdf Download (1MB)
	Text 1520035_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text 1520035_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (608kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan. Berdasarkan Pasal 28C ayatl (1) UUDl 1945 yangl berbunyi: “Setiapl orang berhakl mengembangkan diril melalui pemenuhanl kebutuhan ldasarnya, berhakl mendapat pendidikanl dan memperolehl manfaat daril ilmu pengetahuanl dan lteknologi, senil dan lbudaya, demil meningkatkan kualitasl hidupnya danl demi kesejahteraanl umat lmanusia.” Hal tersebut tersebut menunjukan bahwa semua orang termasuk para penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan, memperoleh ilmu pengetahuanl dan lteknologi, senil dan lbudaya, demil meningkatkan kualitasl hidupnya. Namun pada praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan yang dialami oleh penyandang disabilitas saat menuntut ilmu pada Perguruan Tinggi di Pekalongan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah : yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kebijakan, mahasiswa penyandang disabilitas, dan mahasiswa lainnya di universitas yang ada di Pekalongan dan observasi langsung ke perguruan tinggi di Pekalongan. Data sekunder merupakan data Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemenuhan hak atas Pendidikan bagi penyandang disabilitas pada perguruan tinggi di Pekalongan masih belum sepenuhnya memenuhi prinsip universal, prinsip saling bergantung, prinsip non diskriminasi, dan prinsip tanggung jawab negara yang ada pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Akibat hukum tidak terpenuhinya hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara Pendidikan tinggi akan mendapatkan sanksi administratif berupa: teguran tertulis; penghentian kegiatan pendidikan; pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan pencabutan izin penyelenggaraan Pendidikan.

Actions (login required)

View Item